Eksistensi Lembaga Kemahasiwaan

EKSISTENSI LEMBAGA KEMAHASISWAAN DALAM MEMBENTUK MAHASISWA YANG BERKARAKTER DAN INTEGRATIF [1]

Oleh:  Saidan Pahmi[2]

1. Pendahuluan

Gerakan reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 secara umum telah menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek. Tak terkecuali dalam pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Hal inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini merupakan wujud nyata ikhtiar pembaharuan sistem pendidikan menjawab perubahan dinamika berbangsa dan bernegara serta menjawab berbagai tantangan yang dialamatkan pada pendidikan seperti otoritarianisme dalam pengelolaan pendidikan dan penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Salah satu prinsip pendidikan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian jelas bahwa pembaharuan pendidikan ditinjau dari aspek yuridis berupaya mengiliminir kultur otoritarianisme dalam pendidikan serta berupaya untuk tidak mendikotomikan pendidikan.

2. Peran Lembaga Kemahasiswaan dalam pendidikan di Perguruan Tinggi

Spirit demokrasi dalam pendidikan sebagaimana yang digariskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga harus terejawantah dalam pengelolaan lembaga kemahasiswaan, mengingat bahwa lembaga kemasiswaan juga merupakan bagian integral dari pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi. Doktrin pendidikan dan menjadi mainstream pelaksanaan pendidikan yang dicetuskan oleh Benyamin Bloom pada tahun 1956 membagi pendidikan dalam 3 aspek; kognitif (intelektual), apektif (emosional) dan psikomotorik (skill).

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, Perguruan Tinggi diarahkan mampu mengembangkan pendidikan meliputi 3 aspek tersebut melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yakni kegiatan akademik yang meliputi; kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian keberadaan lembaga kemahasiswaan menjadi urgen mengingat aspek kognitif, apektif dan bahkan aspek psikomotorik bisa ditempa melalui kegiatan lembaga kemahasiswaan. Keberadaan Lembaga Kemahasiswaan pada saat ini tidak hanya dipandang sebagai pelengkap di dalam pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, maupun Visi dan Misi Perguruan Tinggi, melainkan Lembaga Kemahasiswaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan Kepribadian Mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut diatas, peranan Lembaga Kemahassiwaan dalam mengisi kehidupan ilmiah sangatlah penting, sehingga mau tidak mau, Lembaga Kemahasiswaan harus dikelola secara baik terarah demi tercapainya kehidupan kampus yang harmonis dan dinamis serta dapat mengembangkan kualitas SDM yang bermutu.

Kesadaran akan pentingnya lembaga kemahasiswaan dalam membentuk karakter anak didik (baca: mahasiswa) membuat pemerintah merasa perlu melakukan regulasi atas kelembagaan kemahasiswaan. Ada sekian banyak regulasi kelembagaan mahasiswa yang pernah terbit di negara ini, yang paling baru dan menjadi landasan lembaga kemahasiswaan saat ini adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Salah satu konsideran dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler, kemudian ditambahkan dalam konsideran berikutnya yakni bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika.

Kemudian dalam konsideran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam bahwa perkembangan pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada masa mendatang.

Pengakuan pemerintah terhadap peran dan pentingnya lembaga kemahasiswaan bukan hanya didasari kesadaran bahwa lembaga kemahasiswaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, hal ini juga didasari pada sejarah dinamika politik negeri ini yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah gerakan mahasiswa yang terorganisir melalui lembaga kemahasiswaan. Ada beberapa catatan sejarah gerakan mahasiswa disandingkan dengan momentum politik berbangsa dan bernegara di negeri ini antara lain;

1.      Tahun 1908 : Soetomo(Budi Oetomo)

2.      Tahun 1928 : M. Yamin (Sumpah Pemuda)

3.      Tahun 1945 : Sukarni, Chairul Saleh (Proklamasi oleh Soekarno-                      Hatta)

4.      Tahun 1966 : Tri Tura

5.      Tahun 1998 : Era Reformasi (menumbangkan Orde Baru)

Sejarah panjang gerakan mahasiswa inilah yang membuat regulasi kelembagaan mahasiswa intra kampus mengalami berbagai macam formulasi. Beberapa regulasi tentang lembaga kemahasiswaa yang pernah ada di Indonesia;

  • SK Mendikbud No. 028/U/1974 tentang Petunjuk-petunjuk Kebijaksanaan dalam Rangka Pembinaan Kehidupan Kampus
  • Keputusan Pangkopkamtib No. 02/1978 tentang Pembekuan Dema
  • SK Mendikbud No.0156/U/78 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus
  • Instruksi Dirjen Dikti No. 002 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-lembaga Kemahasiswaan
  • SK Mendikbud No. 037/U/79 tentang Bentuk Susunan Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Depdikbud
  • SK Mendikbud No. 0230/U/80 tentang Pedoman Umum Organaisasi dan keanggotaan BKK Universitas/Institut
  • SK Mendikbud No. 0457/U/1990 tanggal 28 Juli 1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
  • SK Mendikbud No. 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan

Dari sederet instrumen hukum kelembagaan mahasiswa ini, penulis menilai bahwa formulasi kelembagaan mahasiswa intra kampus selalu bias dengan kepentingan politik rezim penguasa. Namun hal yang patut dicatat bahwa regulasi kelembagaan kemahasiswaan yang tertuang dalam instrumen hukum yang berlaku saat ini bahwa pengelolaan lembaga kemahasiswaan bersifat otonom sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.”

Kemudian dalam pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam menyebutkan bahwa “Kedudukan organisasi kemahasiswaan sebagai kelengkapan non-struktural pada PTAI yang bersangkutan.”

3. Pola Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa

Pembinaan dan pengembangan mahasiswa harus dilakukan secara kontinu dan terarah. Hal ini dimaksudkan agar alumninya mempunyai tiga kompetensi dasar, yaitu memiliki karakter/kepribadian, profesional dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan. Oleh karenanya, pola pembinaan dan pengembangan mahasiswa harus bertumpu pada dua program yaitu kurikuler dan ekstrakurikuler. Program kurikuler dilakukan melalui implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, dan ekstrakurikuler dilakukan melalui beberapa sub program berikut, yaitu :

  • Pelatihan Kepemimpinan

Pelatihan kepemimpinan dilakukan berdasarkan kurikulum pelatihan kepemimpinan mahasiswa, yang meliputi paling tidak 3 tahap pelatihan yaitu: Pelatihan Tingkat Dasar, Pelatihan Tingkat Menengah dan Pelatihan Tingkat Lanjut yang dikelola oleh lembaga kemahasiswaan.

  • Pengembangan Penalaran

Pengembangan Penalaran dimaksudkan untuk memberikan kompetensi keilmuan pada mahasiswa, baik disipliner dan interdisipliner, yang dilakukan melalui kegiatan diskusi/seminar/lokakarya, penelitian individual dan kelompok, pengabdian masyarakat, penulisan ilmiah, serta keikutsertaan pada event-event seperti olimpiade ilmu pengtahuan, lomba debat, lomba peradilan semu, dan lain-lain.

  • Pengembangan Minat dan Bakat

Pengembangan minat dan bakat dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang olahraga dan seni, pelatihan rutin dan pembinaan prestasi dan kebersamaan melalui keikutsertaan dalam event-event yang diselenggarakan di kampus dan luar kampus seperti mushabaqoh, pekan olahraga, festival seni, dan lain sebagainya.

  • Pembinaan Keagamaan

Sebagai Perguruan Tinggi yang bercirikan keislaman, perlu melakukan pembinaan keagamaan bagi warga kampus, terutama para mahasiswa. Pembinaan keagamaan dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dibidang dakwah, kegiatan perayaan hari besar keagamaan, pengajian agama, pendalaman pemahaman terhadap al-Qur’an dan Hadits serta diskusi/seminar membahas masalah-masalah keislaman dan pembinaan spiritual civitas akademika.

  • Kepedulian Sosial

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk; Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pencegahan Penyebarluasan HIV/AIDS; Pengembangan Desa Binaan; Pelayaran Kebangsaan; Dialog Kemahasiswaan; dan kegiatan lain yang sejenis.

  • Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling bagi mahasiswa perlu dilakukan baik dengan cara mengintensifkan pertemuan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya, atau dengan membentuk Pusat Bimbingan yang bertugas memberikan layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa. Persoalan yang kerap dialami mahasiswa mencakup persoalan akademik dan non akademik. Misalnya, ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, ketakutan menghadapi tes, tidak percaya diri, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mengatur waktu, IPK rendah, perkelahian, narkoba,dan lain-lain.

  • Layanan Kesejahteraan

Layanan mahasiswa mencakup bidang keuangan, kesehatan, dan pemondokan. Layanan di bidang keuangan berupa informasi pemberian jenis-jenis beasiswa, dispensasi pembayaran uang kuliah, bantuan keuangan bagi yang tidak mampu, bantuan terprogram bagi mahasiswa berprestasi (olahraga, seni dan penalaran). Layanan kesehatan berupa pemeliharaan kesehatan, baik pemeriksaan dokter, rawat tingkat pertama dan rawat inap. Layanan pemondokan meliputi penyediaan asrama bagi mahasiswa.

  • Lembaga Kemahasiswaan

Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa baik di tingkat Universitas/Institut maupun di tingkat Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang oleh raga, seni, jurnalistik, kajian dan lain-sebagainya dan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) seperti Koperasi Mahasiswa, Palang Merah dan lain-lain. Di fakultas yang memiliki program studi/jurusan lebih dari satu, dimungkinkan adanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan dan peran Lembaga Kemahasiswaan ada pada Angaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga lembaga mahasiswa masing-masing Perguruan Tinggi.

Selain itu, setiap tahun atau dua tahun perlu mengadakan kegiatan Student Exchange (Pertukaran Mahasiswa) dan Student Encounter (Perjumpaan Mahasiswa) serta Study Banding yang dilakukan baik antar sesama perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal yang paling urgen dari sederet program pengembangan mahasiwa ini adalah dukungan dari pihak rektorat dalam bentuk fasilitas kampus dan dukungan anggaran untuk menopang kegiatan mahasiswa.

4. Epilog

Sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sekaligus merupakan mitra dosen dalam proses belajar mengajar yang dialogis, mahasiswa merupakan aset nasional sekaligus sumber daya insani yang strategis sehinga perlu diberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh dan bertanggung jawab secara terorganisir melalui wadah yakni lembaga mahasiswa.

Demikian pula dalam menata organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, harus menopang tujuan dari lembaga dan tujuan pendidikan secara umum. Oleh karena itu, selayaknya diperlukan pola pengembangan yang kontinu dan terarah agar lembaga kemahasiswaan memiliki sinergisitas dengan program pendidikan yang bertumpu pada 2 kegiatan yakni kurikuler dan ekstrakurikuler.


BAHAN BACAAN

Andeka Rocky Tanaamah, Skenario Pola Pembinaan Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Zaman, makalah yang disampaikan saat  Reorientasi Lembaga kemahasiswaan Fak. Teknologi Informasi UKSW

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam

http://www.anneahira.com/pengertian-kognitif-afektif-psikomotorik.htm

http://www.uksw.edu/id/student.asp?m=pembinaan

http://oldsite.ub.ac.id/id/9_publication/probinmaba/


[1] Disampaikan saat Seminar Kemahasiswaan di Aula Rektorat IAIN Antasari Banjarmasin, Selasa 15 Maret 2011.

[2] Mantan Presiden Mahasiswa BEM IAIN Antasari Banjarmasin periode 2002-2003.

Terlalu Letih Pada Bencana Alam

TERLALU LETIH PADA BENCANA ALAM

Oleh: Saidan Pahmi

Ahli umumnya berkeyakinan, fenomena banjir yang terjadi di beberapa daerah diakibatkan oleh keseimbangan alam yang terganggu

Berbagai bencana yang diakibatkan oleh alam, melanda hampir di se antero negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Potret memilukan ini seakan tiada henti menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara, dan niscaya telah menelan sekian besar kerugian negara. Hampir tak pernah reda, bangsa ini dirundung bencana yang datang silih berganti menerpa republik ini.

Di penghujung 2004 lalu, bangsa ini didera oleh gempa dan tsunami yang melanda daerah paling barat republik ini yakni Aceh dan Sumatera Utara. Ratusan ribu nyawa melayang dalam sekejap, ribuan manusia kehilangan sanak keluarga, puluhan ribu bangunan terseret amukan tsunami.

Pada 2006 lalu, sejumlah wilayah juga dilanda bencana yakni gempa yang terjadi di Jogjakarta dan Jawa Tengah, Pangandaran Jawa Barat yang juga disertai amukan tsunami, serta gempa yang terjadi di Jakarta dan paling aktual gempa di Ambon. Tentunya tak sedikit kerugian yang didera baik secara materil maupun nonmateril, karenanya. Bencana seperti ini menimbulkan beban psikologis akibat trauma yang dialami korban, bahkan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat lainnya akan terjadi bencana serupa di daerah mereka.

Fenomena banjir yang terjadi di beberapa daerah, akhir-akhir ini turut serta mewarnai lembaran bencana yang mendera republik ini. Seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, Manado dan Balangan. Semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo, yang sampai detik ini belum dapat dikendalikan, juga merupakan bagian dari episode panjang cerita memilukan yang tervisualisasi di ingatan jutaan rakyat Indonesia.

Fenomena bencana ini menyeruak bak teror yang menghantui manusia yang menumpangi bumi di wilayah Nusantara ini. Tak pelak lagi, masyarakat di beberapa wilayah di republik ini dibayangi ketakutan akan terjadinya bencana yang sama seperti banjir, gempa dan tsunami. Hal ini diperkuat dengan prediksi ilmiah yang pernah dikemukakan oleh ahli, bahwa kemungkinan terjadi gempa di wilayah Sumatera dan Jawa karena posisinya di kelilingi puluhan gunung berapi aktif dan berada di atas pertemuan lempeng bumi.

Begitu juga daerah yang sebelumnya sering dirundung bencana banjir seperti Gorontalo, Sinjai, Ambon, Tanah Bumbu dan Martapura. Hal ini, membuat ketakutan penduduknya akan terjadi bencana serupa pada tahun ini.

Istilah Sosial


Bencana alam sebenarnya hanya istilah sosial yang dilabelkan manusia. Fakta sebenarnya dari peristiwa ini hanya merupakan fenomena alam an sich, seperti halnya pergantian siang dan malam, ombak di lautan, terjadinya air pasang dan surut, hujan yang turun dan lain sebagainya.

Namun, karena fenomena alam seperti banjir, gempa, tsunami, dan sebagainya ini bersentuhan langsung dan cenderung merugikan manusia sehingga secara sosial disebut bencana alam. Seandainya, gempa dan tsunami terjadi di sebuah samudera yang luas dan gelombangnya nyaris tidak sampai ke tepian pulau, dan kalaupun sampai ke tepian di sana tidak terdapat makhluk hidup, mungkin manusia tidak menyebutnya sebagai bencana alam karena secara sosial tidak merugikan.

Demikian pula dengan terjadinya air pasang biasa, tidak akan disebut bencana alam ketika tidak merugikan manusia. Berbeda ketika air pasang tersebut terjadi demikian besar, misalnya menghanyutkan ratusan rumah masyarakat dan atau merenggut ratusan nyawa manusia, maka pretensinya bisa disebut bencana alam karena terjadi tidak secara konvensional dan cenderung merugikan secara sosial.

Dengan demikian, secara epistemologis fenomena alam akan berpretensi menjadi bencana alam manakala menemukan relevansi dengan kerugian yang mendera manusia. Gempa bumi yang terjadi dengan goncangan hanya beberapa skala richter dan tidak menelan korban serta tidak satu rupiah pun kerugian yang dialami warga, tentu kurang pas kalau disebut bencana alam. Jadi jelas, bencana alam inheren dengan persoalan kerugian yang dialami manusia.

Stigmatisasi Bencana

Dari rentetan fenomena bencana alam yang terjadi di republik ini, perlu ditelaah secara kritis tentang penyebabnya. Terutama fenomena banjir dan gempa yang semakin tinggi frekuensinya di sepanjang 2006. Apakah fenomena banjir dan gempa ini memang terjadi secara alamiah tanpa keterlibatan manusia sehingga menyebabkan keseimbangan alam terganggu, atau sebenarnya berakar dari keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) tanpa memperhatikan keseimbangannya?

Kalau diamati, fenomena banjir yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia terjadi beruntun. Setiap tahun selalu ada daerah yang dilanda banjir. Ahli umumnya berkeyakinan, fenomena banjir yang terjadi di beberapa daerah diakibatkan oleh keseimbangan alam yang terganggu. Fenomena banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu tahun kemaren dan banjir yang terjadi di Balangan, misalnya, kalau dicermati berdasarkan asumsi di atas sebenarnya memang terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan batu bara dan penebangan pohon di daerah hulu terjadinya banjir.

Potret ini tentu menarik untuk dikemukakan. Istilah bencana alam seperti banjir sebenarnya sekedar stigma yang terlanjur dilabelkan akibat opini yang dibangun dan disebarluaskan oleh media. Bahkan lebih miris lagi ketika opini publik digiring ke wilayah transendental dengan mengatasnamakan Tuhan sebagai penyebab bencana alam. Padahal, fakta sebenarnya dari fenomena ini adalah bencana yang dibikin manusia dengan medium alam.

Kesesatan opini ini umumnya diakibatkan oleh kealfaan manusia. Bahwa, di balik bencana alam sebenarnya ada tangan jahil yang mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir baik oleh penambang liar maupun penguasa dengan otoritas yang dimilikinya, sehingga eksploitasi yang cenderung merusak alam bisa dibenarkan atas nama pemerintah dan kepentingan negara.

Begitu juga dengan fenomena gempa yang menghantui republik ini. Bukan bermaksud mendahului ahli, tetapi perlu dikemukakan pertanyaan kritis bahwa berapa banyak isi perut bumi yang dimuntahkan secara paksa oleh manusia? Berapa banyak kekayaan yang ada di dasar bumi berupa minyak, logam, gas dan lain sebagainya diperas sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam? Apakah hal ini tidak berpengaruh terhadap keseimbangan bumi yang ditumpangi manusia sehingga menyebakan terjadinya getaran yang oleh manusia disebut gempa?

Oleh karena itu, bangsa ini perlu merenung panjang untuk bertafakur guna memikirkan bahwa jangan-jangan upaya manusia menggali perut bumi dan seluruh kekayaan alam dengan dalih demi kemaslahatan manusia justru menggali kuburan bagi republik ini. Malapetaka yang datang menimpa republik ini, sebenarnya akibat dosa sendiri.

Bangsa ini tidak tahu bencana apalagi yang akan datang menerpa republik ini. Akankah setiap bencana yang datang mampu dihadapi oleh bangsa ini. Atau hal ini menjadi penjara bagi kita untuk bebas mengikuti roda zaman yang terus bergulir, karena bangsa ini disibukkan oleh persoalan bencana alam.

Tidak terlalu berlebihan tentunya, manakala kaum agamawan mengatakan bencana alam yang datang silih berganti adalah peringatan sekaligus hukuman atas keserakahan manusia. Peringatan ini hendaknya menjadi spirit dalam merumuskan kebijakan dan pola pengelolaan negara yang ramah terhadap kelesarian dan keseimbangan alam. Mudah-mudahan epilog ini memicu kesadaran bangsa ini untuk berupaya menyelamatkan republik ini dari keletihan akibat bencana alam.

Oleh:
Saidan Pahmi
Pemerhati Masalah Sosial Dan Kemasyarakatan