Analisa Kritis Terhadap Perda Kab. Banjar

ANALISA KRITIS TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJAR

Oleh : Saidan pahmi

NIM : 208.02.05276

 

Prolog

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan peran serta masyarakat (participation) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk kepentingan itu semua tidak terlepas adanya dukungan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang disusun secara jelas, berdayaguna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan parameter atau rambu- rambu penyusunan Peraturan Daerah. Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan, maka acuan yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tersebut mengatur jenis Peraturan Daerah meliputi :

  1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
  3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Berbagai Peraturan Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan, baik aspek teknis, sistematika, maupun materi Perda yang bertentangan dengan norma hukum peraturan yang berada di atasnya, sehingga tidak jarang sebuah Perda dibatalkan oleh Depdagri melalui mekanisme eksekutif review atau judicial review.

Tanggapan Umum Terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2007

Tujuan dari dibentuknya Perda Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007 ini adalah membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Esensi yang terkandung dalam Perda ini, selain dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan pelayanan publik yang baik, Perda ini juga dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keberadaan Perda ini sangat penting sebagai acuan dalam meregulasi pelayanan terpadu satu pintu, khususnya terkait dengan soal perijinan dan non perijinan. Namun, dari aspek teknis pembuatan Perda ini masih terdapat berbagai kelemahan jika diukur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kaidah-kaidah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak sepenuhnya diterapkan secara baik dan benar dalam pembuatan Perda ini, seperti rumusan konsiderans menimbang, dasar hukum mengingat, diktum, batang tubuh dan lain sebagainya.

Kemudian permasalahan lainnya yang membuat Perda ini jauh dari sempurna, dilihat dari aspek kebahasaan. Penggunaan kaidah Bahasa Indonesia yang baku tampaknya kurang menjadi perhatian para pembuat Perda ini, seperti pilihan kata yang kurang pas, mubazir, dan lain sebagainya. Padahal asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas ”kejelasan rumusan”, yakni bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dari aspek materi/konten, Perda ini juga masih terdapat berbagai kelemahan. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya dimuat dalam Perda ini, tetapi tidak dimasukkan, misalnya ketentuan yang semestinya mengharuskan adanya rincian biaya pelayanan yang ditimbulkan akibat proses perizinan.

Tanggapan Khusus Terhadap Perda Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007

1. Kerangka Sistematika

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kerangka sebuah peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (lihat item 1 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004) adalah;

  1. Judul;
  2. Pembukaan;
  3. Batang Tubuh;
  4. Penutup;
  5. Penjelasan (jika diperlukan);
  6. Lampiran (jika diperlukan).

Tetapi dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 kerangka sistematikanya adalah;

  1. Judul;
  2. Pembukaan;
  3. Batang Tubuh;
  4. Penutup;
  5. Lampiran;.
  6. Penjelasan.

Perda ini mendahulukan lampiran kemudian penjelasan, padahal semestinya lampiran paling belakang sesudah penjelasan. Dengan demikian jelas bahwa Perda ini secara sistematis tidak mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

2. Judul / Nama Peraturan

Judul peraturan harus memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan suatu kata atau frase, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan (lihat item 3 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004).

Nama peraturan Perda Nomor 16 Tahun 2007 ini menurut penulis terlalu panjang, sehingga menyulitkan bagi orang lain untuk mengingat / menghapal tentang nama Perda ini, seharusnya nama Perda dibuat secara simple dan mudah diingat. Nama Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007 ini adalah ”Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar” sebaiknya disederhanakan menjadi ”Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu” atau ”Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Pemuatan frase ”Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja” tidak diperlukan, hanya pemubaziran kata. Sedangkan frase ”Kabupaten Banjar” dalam Perda ini hanya bentuk eksplisitas yurisdiksi berlakunya perda, tanpa frase ini pun wilayah berlakunya adalah Kabupaten Banjar.

3. Konsiderans

Konsiderans sebuah peraturan yang baik pada umumnya memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan. Khusus konsiderans Undang-Undang dan Peraturan Daerah harus memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis (lihat item 18 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004).

Filosofis ; menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum.

Sosiologis ; menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Yuridis ; menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.

Konsiderans Perda Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007 adalah;

Menimbang

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Teradu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

Kalau dicermati dari rangkaian konsiderans di atas, pokok-pokok pikiran yang termaktub dalam konsiderans Perda tersebut, setidaknya memiliki 2 kekurangan, yakni;

  1. Unsur filosofis yang seharusnya menjadi pokok pikiran Perda ini sama sekali tidak ada, padahal menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana yang dikemukakan diatas bahwa pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau peraturan daerah harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya;
  2. Sistematika yang disusun tidak runut. Pada konsiderans di atas, mendahulukan alasan yuridis yakni; ”bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, kemudian alasan sosiologis yakni ”dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Teradu Satu Pintu Kabupaten Banjar”. Seharusnya sistematika konsiderans tersebut dimulai dengan alasan filosofis, sosiologis kemudian alasan yuridis.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum harus memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut (lihat item 26 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004). Dan untuk Perda ada baiknya mencantumkan Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

 

Dasar hukum Perda Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2007 yakni;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Taun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Unadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dari beberapa pencantuman peraturan perundang-undangan di atas yang dijadikan dasar hukum Perda Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007, tampaknya perlu dicantumkan tentang landasan formil konstitusional pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah yakni; ”Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang dimuat paling atas sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Selain itu ada beberapa peraturan yang kurang relevan dengan Perda ini yang juga dimasukkan yakni;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut bukan merupakan dasar kewenangan pembuatan Perda dan bukan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Perda tersebut.

5. Diktum

Pada Peraturan Daerah, sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH… (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA … (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin (lihat item 38 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004).

 

Dalam Perda ini tertulis;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN

 

Frase KABUPATEN BANJAR setelah frase DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH tidak tepat, seharusnya frase KABUPATEN BANJAR diganti nama daerah yakni BANJAR, kata KABUPATEN dihilangkan. Dengan demikian yang benar adalah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN

 

6. Ketentuan Umum

Perlu ada penambahan pengertian pada pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM dari huruf a sampai dengan h, terhadap istilah yang sering digunakan secara berulang-ulang di dalam batang tubuh Perda ini (lihat item 78 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004) antara lain;

  1. Perizinan dan Nonperizinan
  2. Perangkat Daerah

7. Pasal 2

Bunyi pasal 2 Perda ini adalah ”Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.

Secara gramatikal, redaksi kalimat ini kurang tepat karena tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (lihat item 208 lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004). Sebagaimana lazimnya suatu kalimat, harus memiliki subjek + predikat + objek. Kalimat di atas merupakan kalimat pasif dimana seharusnya yang menjadi subjek adalah frase Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan objeknya adalah Peraturan Daerah. Dengan demikian maka kalimat yang benar adalah ”Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini”.

Kemudian pada pasal 2 ini perlu penambahan ayat, yang substansi materinya mengatur tentang limit waktu pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perda ini diundangkan. Misalnya ayat 2 pasal 2 ini berbunyi; ” Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”

8. Pasal 3

Pada pasal 3, Bagian Kedua Kedudukan, BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN berbunyi;

”Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah”

Pada umumnya istilah Kedudukan dalam peraturan perundang-undangan menyatakan tempat dimana lembaga tersebut berkedudukan, misalnya; ”Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan di ibukota kecamatan”.

9. Pasal 7

Pada pasal 7, Bagian Kelima, BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN berbunyi;

”Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang telah di delegasikan oleh Bupati”

Subjek yang menjadi pokok bahasan dalam BAB II ini adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bukan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian semestinya yang dijabarkan dalam pasal ini bukan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi Kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

10. Kekurangan materi pada Perda Nomor 16 tahun 2007

Hal-hal yang tidak diatur dan semestinya ada dalam perda ini antara lain mengenai rincian biaya pelayanan yang ditimbulkan akibat proses perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 item 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 (landasan materil pembentukan Perda ini) yang berbunyi;

”Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.”

 

Epilog

Peraturan daerah yang baik, selain harus memperhatikan substansi/konten peraturan, juga harus memperhatikan aspek teknis dan kaidah-kaidah formil penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 harus menjadi rambu-rambu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas merupakan bagian dari kritisisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah dengan menggunakan alat ukur yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, dari sederet yang diulas di atas tentu masih banyak yang perlu diperdebatkan lebih jauh terkait dengan kesempurnaan Peraturan Daerah ini.

Pribahasa ”Tiada Gading yang tak Retak” kiranya relevan diusung dalam kontek ini. Bagaimanapun rapi dan hati-hatinya seseorang dalam merumuskan konsep sebuah peraturan, pasti ada kekurangan dan kekeliruan, begitu juga pengkritik, sejauh apapun analisa yang digunakan tak luput dari kekurangan dan kekeliruan sehingga perdebatan dalam diskusi menjadi hal yang lazim demi kesempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

 

Perda Kab Banjar Nomor 16 Tahun 2007 dapat didownload di sini atau di sini