‘Tuhan’ Pasca Pilkada

‘TUHAN’ PASCA PILKADA

Oleh : Saidan Pahmi

Meski seluruh jagad raya ini tidak lagi menuhankan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan.”

Sebuah keniscayaan, tatanan masyarakat religius dalam struktur kepercayaannya yang terinstitusi memiliki sesuatu yang diagung-agungkan yang dipercaya memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia dan alam semesta secara rasional. Sesuatu itu tentu dipercaya bukan saja sebagai penguasa absolut atas manusia dan alam semesta tetapi menjadi sumber segala sesuatu, baik yang ada di dunia maupun yang tidak ada di dunia, baik bersifat material maupun immaterial. Secara sederhana Sesuatu yang dipercaya sebagai penguasa absolut atas manusia dan alam semesta tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut Tuhan.

Sudah barang tentu, sebagai manusia yang meyakini eksistensi dan kemahakuasaan Tuhan secara sadar, mengidentifikasi diri sebagai hamba dan meniti kehidupannya sesuai koridor yang digariskan Sang Penguasa yakni Tuhan. Koridor tersebut diformulasi dalam sebuah intitusi yang bernama agama. Manusia yang hidup di atas koridor ketuhanan dalam perspektif religi, tentu saja mendapat posisi/derajat yang mulia di hadapan Sang Penguasa. Atau seperti yang diungkapkan Dr Muhammad Imarah, akan mencapai gradasi penyucian yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata.

Oleh karena itu, untuk mencapai derajat tersebut manusia harus tunduk pada koridor Tuhan yang dimanifestasikan dalam ajaran agama. Karena, perintah Tuhan dideduksi dalam ajaran agama. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, orang yang beragama sudah pasti percaya tentang eksistensi Tuhan, tetapi tidak sebaliknya.

Agama konvensional saat ini mengajarkan tentang kepercayaan terhadap Tuhan, maka orang beragama yang taat menjalankan ajaran agamanya meyakini betul kebenaran dan eksistensi Tuhannya, meski masing-masing agama memiliki konsep tersendiri tentang Tuhan. Namun masih dimungkinkan, ada manusia yang percaya pada eksistensi Tuhan tetapi tidak menginternalisasi diri ke dalam agama konvensional tertentu, alias tidak beragama.

Menarik sebetulnya kalau hal ini didiskusikan lebih jauh, tentang hubungan Tuhan dan agama. Penulis sebenarnya bukan bermaksud membahas tentang eksistensi Tuhan dengan agama secara lebih mendalam, tetapi akan mengaitkan antara agama dengan berbagai fenomena pilkada yang berlangsung sekitar enam bulan terakhir di Kalsel. Prolog di atas hanya ingin menjelaskan bahwa agama inheren dengan kepercayaan terhadap Tuhan.

Mengingat, selama pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara langsung dengan epilognya dimenangkan pasangan Rudy Arifin dan Rosehan (berdasarkan prosentasi perolehan suara di KPUD Kalsel), isu agama tidak pernah luput dijadikan dasar dalam perumusan strategi dan taktik yang digunakan masing-masing kandidat untuk meraih simpati publik.

Tidak mengherankan, setting politik dalam menetapkan beberapa pasangan calon yang dipertarungkan dalam pesta demokrasi lokal tersebut juga menggunakan approach agama. Hal ini terlihat dari pasangan yang diusung Partai Golkar, misalnya, yang menyandingkan kadernya Gt Iskandar SA dengan Hafiz Anshary yang notabenenya adalah ulama. Begitu juga dengan pasangan Ismet Ahmad dan Habib Abu Bakar serta pasangan yang diyakini akan memenangkan Pilkada 2005 yakni Rudy Arifin dan Rosehan NB, keduanya memang bukan ulama tetapi pasangan ini mengidentifikasi diri dari organisasi keagamaan yang besar yakni NU.

Begitu juga dengan pasangan Syachril Darham dan Nor Aidi dengan jargon politiknya ‘Raja A’A Nih’. Meski tidak direkomendasi oleh organisasi keagamaan sebesar NU dan Muhammadiyah, tetapi strategi perekrutan tim kampanye juga melibatkan beberapa ulama kondang seperti dai sejuta umat KH Zainuddin MZ dan dai seribu sungai KH Ahmad Bakeri.

Sementara pasangan cagub/wagub yang populer disebut Mr B atau Muhammad Ramlan dan Baderani, meski tidak sevulgar kandidat lainnya menggunakan simbol keagamaan, pengamatan penulis (mungkin amat subjektif) dalam menyusun strategi untuk meraih simpati publik di level basis pasangan ini juga berupaya merangkul ‘magnet politik’ berbagai tokoh masyarakat yang notabenenya kebanyakan ulama yang tinggal di daerah.

Hal yang tampak juga terkait dengan penggunaan isu agama pada musim kampanye Pilkada 2005. Beberapa kandidat begitu gencar menyuarakan isu agama seperti peraturan daerah yang bernuansa agama, komitmen terhadap pesantren, dan berupaya meraih simpati kaum santri dengan memberikan berbagai sumbangan untuk kepentingan keagamaan seperti pembangunan masjid, langgar dan lain sebagainya.

Dari rentetan fenomena simbolik keagamaan tersebut, tentu saja bukan tanpa alasan mengapa isu agama begitu membumi pelaksanaan Pilkada 2005 yang saat ini hampir mencapai titik epilog. Hal ini mengingat, Kalsel dengan kulturnya yang religius, pendekatan keagamaan menjadi strategi yang tepat untuk menarik simpati sebanyaknya masyarakat pemilih. Tentu saja isu yang diangkat harus bertoleran dengan agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kalsel beragama Islam.

Sebuah potret yang menarik dipandang dalam perspektif antropologis, setiap kandidat yang bertarung dalam even pilkada menjadi sebuah keharusan bahwa simbol keagamaan merupakan isu strategis digunakan jika ingin memperoleh suara signifikan atau memenangkan kontes pilkada.

Namun pertanyaan yang relevan dikemukakan pascapilkada ini, kemana komitmen keagamaan yang semula aktual menjelang pemilihan, apakah akan memudar seiring tenggelamnya isu pilkada? Kemana agama yang semula ‘dituhankan’ sebagai isu strategis dalam memperoleh simpati publik.

Akan lebih baik tentunya jika komitmen yang semula temporer kemudian dikontinyukan tidak hanya menjelang pilkada, sehingga mereduksi kandidat yang muncul secara tiba-tiba dengan kedermawanannya membantu berbagai macam pembangunan tempat ibadah, jalan dan lain sebagainya. Tetapi setelah mereka terpilih atau tidak terpilih, kedermawanan yang semula begitu menyolok menjadi redup.

Semoga hal ini tidak menjadi pemakluman di saat orang berpikir ‘begitulah politik, strategi apa pun akan dilakukan’, sehingga tuntutan moral atas janji retorik dan komitmen kandidat hanya diselesaikan dengan dua kata yakni insyaallah.

www.indomedia.com/bpost/072005/18/opini/opini1.htm

Parpol Masuk Kampus; No Way

Oleh : Saidan Pahmi

 

Diskursus mengenai Parpol masuk kampus sampai sekarang masih merupakan wacana yang debatable. Sebagian insan akademik menerima kampanye dilaksanakan di dalam kampus sebagai bentuk pembelajaran politik bagi masyarakat kampus meski sebenarnya kampus merupakan tempat berkumpulnya kaum intelektual yang notabene kognitifnya relatif lebih mapan dibanding masyarakat kebanyakan.

Argumen sederhana inilah yang kemudian membuat sebagian insan akademik menerima Partai Politik mengkampanyekan diri untuk menyampaikan program partai yang mereka jalankan pasca Pemilu jika mereka memperoleh suara yang signifikan. Sebuah pemikiran yang positif jika dipandang dari aspek paedagogis bahwa Parpol masuk kampus akan memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat kampus tidak apatis terhadap permasalahan politik vis-a-vis permasalahan bangsa.

Namun nuansanya menjadi berbeda ketika Parpol masuk kampus dikhawatirkan akan menyeret masyarakat kampus terjebak kepada kepentingan yang sifatnya pragmatis. Masyarakat kampus terutama mahasiswa akan terkontaminasi dengan intrik yang dimainkan elit Parpol yang dinilai oleh sebagian cendikia sebagai tindakan yang kurang menghargai “etika pertemanan” dalam perspektif egalitarianisme karena sarat dengan kepentingan.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian insan kampus mengusung wacana penolakan Parpol masuk kampus. Selain argumen yang sudah mengemuka seperti terjebak kepada intrik politik elit Parpol, kecenderungan mahasiswa akan terpolarisasi menjelang Pemilu juga terbuka lebar, sehingga agenda-agenda rakyat yang sering disuarakan dan dikawal mahasiswa menjadi kabur karena terbentur perbedaan wacana yang ditawarkan akibat adanya advokasi terhadap komunitas tertentu yang menjadi idola sebagian mahasiswa. Implikasi yang mungkin terjadi adalah gerakan mahasiswa yang sering mengusung agenda-agenda rakyat akan diboncengi oleh intrik lain yang sudah niscaya menguntungkan kelompok tertentu sebagai “pion maya” yang bermain dibalik layar.

Dikotomi wacana inilah yang kemudian menyebabkan ada beberapa perguruan tinggi menerima kampanye masuk kampus dan sebagian lagi menolak Parpol masuk kampus untuk menyampaikan visi dan misi partai yang mereka usung. Sehingga tak mengherankan jika menjelang Pemilu ini, gerakan mahasiswa terpolarisasi akibat output wacana yang berbeda.

Dalam tulisan ini saya mencoba menuangkan tawaran wacana terkait dengan Parpol masuk kampus tetapi penempatanya pada segmen lain yang didasari oleh argumentasi yang berbeda dari apa yang sudah mengemuka sebelumnya, meskipun sulit menghindari dikotomi yang ada karena pada akhirnya tulisan ini juga berpretensi untuk menguatkan salah satu wacana di atas.

Pesimisme Mahasiswa

Tidak perlu detail kita kilas kembali bagaimana ketika pembahasan RUU Pemilu, RUU Parpol dan RUU Pilpres. Secara umum dinilai bahwa infrastruktur Pemilu tersebut sarat dengan kompromi politik sehingga stigma yang muncul bahwa infrastruktur Pemilu tersebut tidak lebih hanya merupakan akal-akalan elit Parpol yang kebetulan memperoleh suara yang mayor ketika Pemilu tahun 1999 kemaren.

Sebuah rekayasa besar agar pada Pemilu 2004 mendatang Parpol yang berkuasa sekarang bisa kembali meraih sukses seperti pada Pemilu sebelumnya. Pretensinya adalah bahwa Pemilu tidak lain hanya sebagai instrumen untuk mendapat legitimasi dan simpati baru dari rakyat, sehingga makna Pemilu 2004 bukan lagi sebagai alternatif pilihan bagi bangsa sebagai transisi yang menjadi mainstream demokrasi, tetapi Pemilu 2004 tidak lebih hanya sekedar proses “daur ulang politik”.

Melihat fenomena tersebut, mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mengusung agenda-agenda rakyat harus berani melakukan “kontrak politik” agar elit politik memberikan garansi politik bahwa dengan infrastruktur yang ada, Pemilu 2004 bisa membawa perubahan signifikan bagi bangsa ini.

Namun persoalannya bahwa sampai sekarang tidak ada garansi apapun dari elit bangsa ini yang bisa dipegang bahwa pasca Pemilu nanti bangsa ini akan mengalami perubahan progressif sesuai dengan dambaan rakyat.

Tak heran jika sekarang rasa pesimisme menghantui segenap elemen bangsa terutama bagi mahasiswa bahwa Pemilu 2004 tidak akan menghasilkan apa-apa selain hanya merupakan instrumen legitimasi baru bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, dan perubahan yang diharapkan bisa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik hanya sekedar “cemilan” an sich, enak tapi tidak mengenyangkan.

Apatisme Mahasiswa

Dengan setting pesimisme terhadap Pemilu 2004 yang berakar dari infrastruktur Pemilu yang cacat moral, dalam tataran praktis mahasiswa harus mengambil sikap apatis terhadap Pemilu 2004 untuk melakukan delegitimasi terhadap Pemilu 2004. Apatisme di sini bukan dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian mahasiswa terhadap permasalahan bangsa, tetapi secara makro sebenarnya ini merupakan strategi mahasiswa untuk melakukan pressure terhadap elit bangsa ini, apatis terhadap Pemilu bukan berarti apatis terhadap permasalahan bangsa.

Mainstream apatisme yang menjadi komitmen mahasiswa ini sebenarnya adalah golput. Tetapi sekali lagi bahwa Pemilu 2004 tidak lain hanya merupakan akal-akalan elit politik bangsa ini karena sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga wacana Golput ini terbentur dengan Undang-undang pelarangan kampanye Golput. Padahal dalam perspektif demokrasi sebenarnya golput tidaklah bertentangan karena merupakan hak setiap orang begitu juga mengkampanyekannya.

Apatisme mahasiswa terhadap Pemilu 2004 juga dengan melakukan penolakan kampanye masuk kampus sebagai wujud konsistensi gerakan mahasiswa. Hal ini juga dimaksudkan untuk membiarkan elit politik bangsa ini “berpesta pora” di luar kampus untuk menghadapi Pemilu yang sebenarnya merupakan pesta elit yang dimanipulir sehingga seolah-olah Pemilu merupakan pesta rakyat.

Pemantauan Pemilu

Berakar dari pemikiran di atas pada Pemilu 2004 Pemantauan Pemilu bagi mahasiswa tidak lebih hanya menjadi instrumen legitimasi. Hal ini disebabkan bahwa Pemantauan Pemilu bagi mahasiswa akan menjadi dasar pertimbangan terhadap hasil Pemilu mendatang, sehingga kontras dengan sikap apatisme mahasiswa terhadap Pemilu 2004.

Alasan lain yang mendasari penolakan Pemantauan Pemilu adalah bahwa kalau mahasiswa pada Pemilu kali ini kembali malakukan Pemantauan artinya bahwa gerakan mahasiswa tidak lebih maju dari Pemilu sebelumnya karena ketika Pemilu 1999 kemaren mahasiswa juga melakukan Pemantauan yakni dengan dibentuknya Forum Rektor dan sebagainya.

Oleh karena itu, pada Pemilu kali ini stressing apatisme bisa dijadikan mainstream gerakan mahasiswa pra Pemilu untuk melakukan delegitimasi terhadap hasil Pemilu mendatang. Kalau hal ini menjadi fenomenal, gerakan apatisme telah massif, mahasiswa akan memiliki bargaining position yang kuat terhadap elit politik bangsa ini.

Sehingga ketika Pemilu telah selesai, pemerintahan hasil Pemilu 2004 telah terbentuk, mahasiswa harus tetap siaga untuk melakukan kontrol ekstra parlementer. Kalau pemerintahan hasil pemilu 2004 yang infrastrukturnya cacat moral tersebut tidak becus mengatur negara mahasiswa harus kembali mengambil sikap dengan melakukan tuntutan perubahan total atau lebih ekstrem lagi menuntut pemerintahan yang ada untuk turun.

Hal ini memang merupakan tuntutan moral bagi mahasiswa karena sejak semula mahasiswa telah melakukan delegitimasi terhadap Pemilu 2004 sehingga gerakan ini hanya merupakan lanjutan babak pertama yang dilakukan pasca Pemilu. Salam Perjuangan.

 

 

Saidan Pahmi

Presiden Mahasiswa

BEM IAIN Antasari Banjarmasin

BENARKAH DPR ITU WAKIL RAKYAT?

Rabu, 1 Desember 2004

(http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?berita=Opini&id=46602)
Oleh: Saidan Pahmi*

Pertanyaan di atas sebenarnya bukan bermaksud menggugat representasi DPR secara formulatif yuridis atas keterwakilannya yang dipilih sesuai dengan prosedur demokrasi yakni Pemilu. Pretensi pertanyaan yang hendak dikemukakan di sini sebenarnya berupaya menggugat DPR secara substantif yang cenderung terkesan dalam praktiknya tidak serta merta menjadi representasi rakyat, sebagai inisiator keinginan rakyat atau paling tidak menjadi mediator penyampaian aspirasi rakyat.

Wakil rakyat dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis pada hakekatnya dibentuk sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Segala kuasa pada mulanya dimiliki oleh rakyat, kemudian rakyat menunjuk wakilnya (dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia adalah DPR) yang secara prosedural menjalankan fungsi-fungsi kuasa yang dititipkan oleh rakyat secara komunal.

Konstruksi ini terjadi karena adanya kesepakatan ‘alamiah legitimit’ yang beralaskan kepercayaan antar individu yang memiliki relasi emosi yang secara komunal disebut rakyat untuk menjalankan dan menitipkan amanah kepada seseorang atau sekelompok orang (melalui mekanisme tertentu) yang diberi daulat dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen rakyat demi mencapai tujuan yang diinginkan rakyat. Dengan adanya kesepakatan kolosal rakyat inilah kemudian terbentuk strata peran yang inheren dengan herarki kuasa antara rakyat dan orang yang dipercaya rakyat atau diberi amanah oleh rakyat.

Sejatinya, orang yang dipercaya rakyat yang menjalankan tugas-tugas rakyat adalah pelayan yang bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga secara herarkis berada di bawah rakyat. Namun faktualnya justru sebaliknya, orang yang dipercaya rakyat yang lebih familiar disebut anggota dewan, secara herarkis justru berpretensi menjadi ‘tuannya’ rakyat, dan tidak jarang pula dengan predikat wakil rakyat yang dimilikinya menjadi alibi untuk mengeksploitasi segala sumber daya yang ada atas nama rakyat.

Dalam konteks ini, posisi rakyat tidak lebih hanya sebagai sumber legitimasi, karena dengan predikat wakil rakyat yang dimilikinya, anggota dewan memiliki daulat untuk menjadi subjek segala kebijakan yang kemudian berpretensi menjadi penentu segala-galanya.

Fenomena Korupsi

Hal ini sangat bertoleran dengan fenomena korupsi yang terjadi di negeri ini akibat mindset anggota dewan sebagai subjek utama dalam proses kebijakan, membuat mereka lupa terhadap koridor konstitusi yang mereka buat sendiri. Pradigma ini dan berbagai faktor lain yang kemudian menyebabkan berbagai fenomena korupsi di negeri ini.

Mungkin sulit disangkal bahwa fenomena korupsi hampir telah melibatkan sebagian besar Wakil Rakyat kita, baik yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kabupaten/ kota yang menyebar di seantero negeri ini. Kejaksaan secara merata dibenturkan dengan DPRD setempat dengan munculnya berbagai dugaan kasus korupsi baik karena melanggar PP 110 Tahun 2000 maupun PP 105 Tahun 2000 serta Undang-undang korupsi, begitu juga yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Contoh yang aktual yakni dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Tabalong yang menetapkan beberapa orang pimpinan dewan sebagai tersangka (meski belum disidangkan) terhadap penggelapan uang rakyat sebesar Rp1,4 M, kasus dugaan Mark up APBD Kotabaru yang melibatkan anggota dewan Kotabaru, kasus korupsi DPRD Tapin yang sudah mempidanakan Ketua dewan dan Sekwan Tapin dan akan memproses anggota dewan periode 1999-2004 lainnya, kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota dewan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kasus aktual ‘dana siluman’ yang diduga melibatkan 43 anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 1999-2004 menjadi potret buram betapa fenomenalnya korupsi di Kalimantan Selatan.

Hal ini hendaknya menjadi footnote bagi bangsa ini bahwa akibat mindset sebagai subjek utama dalam proses kebijakan yang inheren dengan praktek korupsi yang telah tervisualisasi menunjukan bahwa betapa immoralisnya wakil rakyat kita.

Mentalitas Dewan

Problem lainnya terletak pada mentalitas anggota dewan yang berwatak politisi bukan berwatak ‘kerakyatan’ yang semestinya menjadi falsafah setiap anggota dewan. Mentalitas inilah yang mengakibatkan segala kebijakan dan keterwakilannya dipahami sebagai sesuatu yang bernilai politis. Sehingga menjadi anggota DPR bukan pemegang amanah yang dititipkan rakyat, tetapi DPR adalah pekerjaan yang diperoleh melalui track politik.

Sehingga pekerjaan temporer sebagai anggota dewan mesti dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dengan melegislasi berbagai kebijakan yang bermuara pada kepentingan pribadi. Apapun yang menguntungkan, kongkalikung dan perselingkuhan dengan eksekutif atau pengusaha merupakan kesempatan untuk meraih keuntungan.

Bahkan tidak jarang anggota dewan justru menjadi instrumen pelanggengan terhadap usaha-usaha illegal seperti ilegal logging dan illegal mining serta usaha-usaha lainnya yang destruktif. Karena mungkin dalam proses terpilihnya sebagai anggota dewan (pada saat kampanye) biaya yang dikeluarkan sebagai investasi politik begitu besar sehingga KKN menjadi strategi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dan celakanya lagi kalau sampai mindset anggota dewan tertanam di hati bahwa tiwas memilih saya sebagai anggota dewan, sehingga apapun yang dilakukan anggota dewan dengan predikatnya wakil rakyat adalah legitimit.

Rekrutmen Anggota Dewan

Dalam proses rekrutmen dewan (baca; Pemilu), tak jarang rakyat disuguhkan pula dengan praktik bajingan calon anggota dewan yang berlomba meraih simpati rakyat. Berbagai koridor mekanisme rekrutmen dewan, sering hanya menjadi instrumen legitimasi yuridis bahwa mereka terpilih sebagai anggota dewan secara legitimit, karena infrastruktur yang digunakan sudah ideal dalam proses rekrutmen dewan.

Praktik money politics, pemalsuan ijazah dan sebagainya menjadi isu yang masif dan hampir menjadi isu utama pelanggaran Pemilu di berbagai daerah pada Pemilu legislatif tahun 2004 kemaren.

Berbagai janji politik, klaim reformis, pro perubahan, komitmen terhadap rakyat, berjuang demi kesejahteraan dan lain sebagainya sering terlontar dari caleg yang berkompetisi untuk meraih apresiasi dan suara rakyat. Akibatnya rakyat jenuh dan cenderung apatis terhadap janji retorik calon legislatif yang bertarung pada even lima tahunan bangsa ini.

Hal ini akan membuat rakyat skeptis terhadap DPR secara institusional karena mayoritas orang-orang yang duduk di dewan di isi oleh orang-orang yang pada saat proses pemilihan tidak lepas dari isu negatif seperti yang telah dikemukakan.

Pembaharuan Komitmen

Rentetan problem di atas mestinya harus disadari oleh anggota dewan secara personal maupun institusional yang mengidentifikasi diri sebagai wakil rakyat, lebih-lebih bagi partai politik untuk melakukan ‘tafakkur’ bahwa ini adalah dosa yang selama ini dilakukan oleh anggota dewan. Sehingga ada upaya evaluasi yang bermuara pada perbaikan tidak hanya pada level pencitraan tetapi juga mampu memperbaharui komitmen pribadi maupun lembaga agar betul-betul berkiprah demi kepentingan rakyat.

Begitu juga dengan partai politik, asal anggota dewan ditempa dan dibesarkan serta koridor menuju kursi dewan, harus pula berupaya melakukan ziarah komitmen dengan plaform yang lebih berkerakyatan dan kebangsaan. Sehingga partai tidak menjadi koridor menuju kursi kekuasaan an sich tetapi mampu menyaring figur yang marketable dan betul-betul otentik berwatak kerakyatan, kebangsaan dan memiliki integritas moral yang baik.

Karena selama ini, meminjam istilah guru saya Hadin Muhjad bahwa partai politik diposisikan hanya sebagai ‘jukung’ politik untuk menuju kursi pemerintahan. Sehingga pola kaderisasi untuk membentuk figur yang betul-betul dibutuhkan rakyat tidak sepenuhnya berjalan optimal.

Hal ini tentunya penting, selain berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan rakyat terhadap anggota dewan serta partai politik yang mengusungnya, juga akan membuat kesan positif terhadap anggota dewan maupun DPR secara institusional yang notabenenya berasal dari partai politik.

Hal ini bisa terwujud jika komitmen yang paling mendasar dibangun di atas kepentingan rakyat dengan bertengger pada keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.***

*) Penulis Pejuang Demokrasi dan

Anti Korupsi Asal Tapin kuliah

di Banjarmasin