Menanti Lahirnya Komisi Informasi Propinsi

MENANTI LAHIRNYA KOMISI INFORMASI PROPINSI

Oleh; Saidan Pahmi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlaku efektif mulai 1 Mei 2010, setelah disahkan 2 tahun silam yakni tahun 2008. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-undang ini tentu saja memaksa lembaga publik untuk membuka diri dari gegap gempita ketertutupan birokrasi. Berbagai piranti keterbukaan informasi harus sudah disiapkan guna menunjang infrastruktur terwujudnya hakekat Undang-undang ini.

Undang-undang ini telah lama dinantikan dan telah melalui proses yang panjang sejak tahun 1998 silam yakni ketika orde reformasi mulai dikumandangkan. Berbagai pressure muncul dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mengeluarkan sebuah undang-undang sakti guna menguak tabir kronis ketertutupan birokrasi, hingga akhirnya Undang-undang ini disahkan secara aklamasi oleh Komisi I DPR pada pertengahan tahun 2008.

Meski keberadaan Undang-undang ini relatif baru, sebagai negara yang demokratis, Indonesia menempati posisi ke-5 di Asia dalam meregulasi keterbukaan informasi yang tertuang dalam sebuah Undang-undang. Pengesahan Undang-undang ini membuat Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan sejumlah negara lain yang memiliki aturan hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan kekuasaan.

Keberadaan Undang-undang ini selain berfungsi sebagai perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari lembaga publik, juga merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) yakni pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, partisipatoris serta dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

Undang-undang ini diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya perguruan tinggi, rumah sakit dan lain sebagainya.

Keterbukaan akses informasi bagi publik di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol kinerja pemerintah dengan sendirinya akan meminimalisir praktek manipulatif penyelenggaraan negara yang saat ini masih menjadi isu sentral penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip dan Sengketa Keterbukaan Informasi

Regulasi informasi publik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang ini menegaskan bahwa tidak semua informasi bisa dibuka ke publik, ada beberapa ketentuan yang membolehkan bagi institusi publik untuk tidak membukanya ke publik secara terbatas. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini menegaskan bahwa ”setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Kemudian ayat (2) menyatakan ”Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

Dengan demikian bahwa prinsip yang mendasari undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas yaitu maximum access limited exemption yakni akses maksimal dan pengecualian terbatas. Artinya ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk diinformasikan ke publik secara terbatas dan relatif.

Pengecualian yang bersifat terbatas (limited exemption) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) kemudian diperjelas dengan pasal 6 dan 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat publik mengunakan 2 metode atau kerangka pertimbangan bahwa sebuah informasi tidak bisa diinformasikan ke publik yakni; Pertama, consequential harm test yaitu pejabat publik bisa saja mengkategorikan informasi tertentu sebagai rahasia apabila pejabat publik tersebut secara memuaskan mampu menjelaskan konsekuensi atau resiko kerugian yang muncul.

Kedua, balancing public interest test yaitu adanya pertimbangan dari pejabat publik bahwa kepentingan publik untuk tidak membuka informasi lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik untuk mengakses informasi (terdapat competing public interest).

Terhadap pengkategorian informasi yang dikecualikan oleh pejabat publik sangat dimungkinkan terjadi sengketa dengan pengguna informasi publik. Misalnya terhadap informasi tertentu pejabat publik tidak mau memberikan informasi dengan alasan akan merugikan kepentingan negara, kemudian pengguna informasi publik tidak terima, sehingga terjadi sengketa antara keduanya yakni lembaga publik dengan pengguna informasi (masyarakat).

Komisi Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengamanatkan perlu dibentuknya sebuah komisi informasi yang bertugas menangani sengketa informasi publik, sehingga ketika terjadi sengketa informasi sebagaimana yang dikemukakan di atas, para pihak terutama pengguna informasi publik bisa mengadukan ke Komisi Informasi Publik untuk diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang ini, peraturan pemerintah maupun peraturan Komisi Informasi Pusat.

Selain menyelesaikan setiap sengketa informasi publik nonlitigasi melalui mediasi dan atau ajudikasi yang diajukan oleh setiap pemohon, komisi informasi juga bertugas menetapkan kebijakan umum standar pelayanan informasi publik serta menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Dalam Pasal 24 Undang-undang ini menyebutkan bahwa komisi informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Sejak Undang-undang ini disahkan hingga saat ini, komisi informasi yang sudah terbentuk baru Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibukota negara dan beberapa Komisi Informasi Propinsi.

Meski Undang-undang keterbukaan informasi publik telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2010, keberadaan komisi informasi propinsi masih patut dipertanyakan, karena hingga saat ini baru beberapa propinsi yang telah membentuk komisi informasi di daerahnya. Komisi informasi propinsi yang sudah terbentuk antara lain, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan beberapa propinsi yang masih dalam tahap pembentukan seperti Banten dan provinsi lainnya di luar Jawa.

Kalimantan Selatan sendiri sampai saat ini belum ada geliat untuk membentuk komisi ini di tingkat propinsi, padahal menurut ketentuan pasal 60 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ini menegaskan bahwa Komisi Informasi Propinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.

Dengan demikian semestinya sebelum tanggal 30 April 2010 kemaren komisi informasi propinsi harus sudah terbentuk. Hal ini karena selain merupakan amanat Undang-undang, keberadaan komisi informasi propinsi juga dibutuhkan jika nanti ada sengketa informasi pada yurisdiksi Kalimantan Selatan antara badan publik dan masyarakat oleh karena pemberlakuan undang-undang ini yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2010 kemaren.

Komisi Informasi Propinsi juga dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi kepada institusi publik yang ada di daerah tentang mekanisme, tatacara dan prinsip serta sanksi terkait dengan keterbukaan informasi sebagaimana termaktub dalam Undang-undang ini.

Kita khawatir, ketiadaan Komisi Informasi Propinsi dapat berakibat pada kurang transparannya lembaga publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak adanya tempat mengadu bagi pengguna informasi publik jika hak mereka dalam memperoleh informasi diabaikan oleh lembaga publik.

Pada umunya kelompok masyarakat yang sering membutuhkan informasi dari institusi publik selain masyarakat umum adalah para jurnalis, yang kesehariannya adalah bergelut dengan berita dan informasi. Dengan rutinitas yang demikian, besar kemungkinan mendapat perlakuan yang mengabaikan prinsip keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang ini.

Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu dibentuk Komisi Informasi sampai ke tingkat propinsi atau bahkan Kabupaten/kota, mengingat peran komisi ini sangat urgen dalam kontek penyelesaian sengketa informasi nonlitigasi yang timbul akibat pengaduan dari penguna informasi publik, serta memberikan petunjuk standar pelayanan informasi publik.

Saidan Pahmi

Pemerhati Hukum tinggal di Banjarmasin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: