• Opini

  • Kalender

    Februari 2005
    S S R K J S M
        Apr »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  
  • RSS Detik News

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • Arsip

BENARKAH DPR ITU WAKIL RAKYAT?

Rabu, 1 Desember 2004

(http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?berita=Opini&id=46602)
Oleh: Saidan Pahmi*

Pertanyaan di atas sebenarnya bukan bermaksud menggugat representasi DPR secara formulatif yuridis atas keterwakilannya yang dipilih sesuai dengan prosedur demokrasi yakni Pemilu. Pretensi pertanyaan yang hendak dikemukakan di sini sebenarnya berupaya menggugat DPR secara substantif yang cenderung terkesan dalam praktiknya tidak serta merta menjadi representasi rakyat, sebagai inisiator keinginan rakyat atau paling tidak menjadi mediator penyampaian aspirasi rakyat.

Wakil rakyat dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis pada hakekatnya dibentuk sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Segala kuasa pada mulanya dimiliki oleh rakyat, kemudian rakyat menunjuk wakilnya (dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia adalah DPR) yang secara prosedural menjalankan fungsi-fungsi kuasa yang dititipkan oleh rakyat secara komunal.

Konstruksi ini terjadi karena adanya kesepakatan ‘alamiah legitimit’ yang beralaskan kepercayaan antar individu yang memiliki relasi emosi yang secara komunal disebut rakyat untuk menjalankan dan menitipkan amanah kepada seseorang atau sekelompok orang (melalui mekanisme tertentu) yang diberi daulat dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen rakyat demi mencapai tujuan yang diinginkan rakyat. Dengan adanya kesepakatan kolosal rakyat inilah kemudian terbentuk strata peran yang inheren dengan herarki kuasa antara rakyat dan orang yang dipercaya rakyat atau diberi amanah oleh rakyat.

Sejatinya, orang yang dipercaya rakyat yang menjalankan tugas-tugas rakyat adalah pelayan yang bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga secara herarkis berada di bawah rakyat. Namun faktualnya justru sebaliknya, orang yang dipercaya rakyat yang lebih familiar disebut anggota dewan, secara herarkis justru berpretensi menjadi ‘tuannya’ rakyat, dan tidak jarang pula dengan predikat wakil rakyat yang dimilikinya menjadi alibi untuk mengeksploitasi segala sumber daya yang ada atas nama rakyat.

Dalam konteks ini, posisi rakyat tidak lebih hanya sebagai sumber legitimasi, karena dengan predikat wakil rakyat yang dimilikinya, anggota dewan memiliki daulat untuk menjadi subjek segala kebijakan yang kemudian berpretensi menjadi penentu segala-galanya.

Fenomena Korupsi

Hal ini sangat bertoleran dengan fenomena korupsi yang terjadi di negeri ini akibat mindset anggota dewan sebagai subjek utama dalam proses kebijakan, membuat mereka lupa terhadap koridor konstitusi yang mereka buat sendiri. Pradigma ini dan berbagai faktor lain yang kemudian menyebabkan berbagai fenomena korupsi di negeri ini.

Mungkin sulit disangkal bahwa fenomena korupsi hampir telah melibatkan sebagian besar Wakil Rakyat kita, baik yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kabupaten/ kota yang menyebar di seantero negeri ini. Kejaksaan secara merata dibenturkan dengan DPRD setempat dengan munculnya berbagai dugaan kasus korupsi baik karena melanggar PP 110 Tahun 2000 maupun PP 105 Tahun 2000 serta Undang-undang korupsi, begitu juga yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Contoh yang aktual yakni dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Tabalong yang menetapkan beberapa orang pimpinan dewan sebagai tersangka (meski belum disidangkan) terhadap penggelapan uang rakyat sebesar Rp1,4 M, kasus dugaan Mark up APBD Kotabaru yang melibatkan anggota dewan Kotabaru, kasus korupsi DPRD Tapin yang sudah mempidanakan Ketua dewan dan Sekwan Tapin dan akan memproses anggota dewan periode 1999-2004 lainnya, kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota dewan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kasus aktual ‘dana siluman’ yang diduga melibatkan 43 anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 1999-2004 menjadi potret buram betapa fenomenalnya korupsi di Kalimantan Selatan.

Hal ini hendaknya menjadi footnote bagi bangsa ini bahwa akibat mindset sebagai subjek utama dalam proses kebijakan yang inheren dengan praktek korupsi yang telah tervisualisasi menunjukan bahwa betapa immoralisnya wakil rakyat kita.

Mentalitas Dewan

Problem lainnya terletak pada mentalitas anggota dewan yang berwatak politisi bukan berwatak ‘kerakyatan’ yang semestinya menjadi falsafah setiap anggota dewan. Mentalitas inilah yang mengakibatkan segala kebijakan dan keterwakilannya dipahami sebagai sesuatu yang bernilai politis. Sehingga menjadi anggota DPR bukan pemegang amanah yang dititipkan rakyat, tetapi DPR adalah pekerjaan yang diperoleh melalui track politik.

Sehingga pekerjaan temporer sebagai anggota dewan mesti dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dengan melegislasi berbagai kebijakan yang bermuara pada kepentingan pribadi. Apapun yang menguntungkan, kongkalikung dan perselingkuhan dengan eksekutif atau pengusaha merupakan kesempatan untuk meraih keuntungan.

Bahkan tidak jarang anggota dewan justru menjadi instrumen pelanggengan terhadap usaha-usaha illegal seperti ilegal logging dan illegal mining serta usaha-usaha lainnya yang destruktif. Karena mungkin dalam proses terpilihnya sebagai anggota dewan (pada saat kampanye) biaya yang dikeluarkan sebagai investasi politik begitu besar sehingga KKN menjadi strategi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dan celakanya lagi kalau sampai mindset anggota dewan tertanam di hati bahwa tiwas memilih saya sebagai anggota dewan, sehingga apapun yang dilakukan anggota dewan dengan predikatnya wakil rakyat adalah legitimit.

Rekrutmen Anggota Dewan

Dalam proses rekrutmen dewan (baca; Pemilu), tak jarang rakyat disuguhkan pula dengan praktik bajingan calon anggota dewan yang berlomba meraih simpati rakyat. Berbagai koridor mekanisme rekrutmen dewan, sering hanya menjadi instrumen legitimasi yuridis bahwa mereka terpilih sebagai anggota dewan secara legitimit, karena infrastruktur yang digunakan sudah ideal dalam proses rekrutmen dewan.

Praktik money politics, pemalsuan ijazah dan sebagainya menjadi isu yang masif dan hampir menjadi isu utama pelanggaran Pemilu di berbagai daerah pada Pemilu legislatif tahun 2004 kemaren.

Berbagai janji politik, klaim reformis, pro perubahan, komitmen terhadap rakyat, berjuang demi kesejahteraan dan lain sebagainya sering terlontar dari caleg yang berkompetisi untuk meraih apresiasi dan suara rakyat. Akibatnya rakyat jenuh dan cenderung apatis terhadap janji retorik calon legislatif yang bertarung pada even lima tahunan bangsa ini.

Hal ini akan membuat rakyat skeptis terhadap DPR secara institusional karena mayoritas orang-orang yang duduk di dewan di isi oleh orang-orang yang pada saat proses pemilihan tidak lepas dari isu negatif seperti yang telah dikemukakan.

Pembaharuan Komitmen

Rentetan problem di atas mestinya harus disadari oleh anggota dewan secara personal maupun institusional yang mengidentifikasi diri sebagai wakil rakyat, lebih-lebih bagi partai politik untuk melakukan ‘tafakkur’ bahwa ini adalah dosa yang selama ini dilakukan oleh anggota dewan. Sehingga ada upaya evaluasi yang bermuara pada perbaikan tidak hanya pada level pencitraan tetapi juga mampu memperbaharui komitmen pribadi maupun lembaga agar betul-betul berkiprah demi kepentingan rakyat.

Begitu juga dengan partai politik, asal anggota dewan ditempa dan dibesarkan serta koridor menuju kursi dewan, harus pula berupaya melakukan ziarah komitmen dengan plaform yang lebih berkerakyatan dan kebangsaan. Sehingga partai tidak menjadi koridor menuju kursi kekuasaan an sich tetapi mampu menyaring figur yang marketable dan betul-betul otentik berwatak kerakyatan, kebangsaan dan memiliki integritas moral yang baik.

Karena selama ini, meminjam istilah guru saya Hadin Muhjad bahwa partai politik diposisikan hanya sebagai ‘jukung’ politik untuk menuju kursi pemerintahan. Sehingga pola kaderisasi untuk membentuk figur yang betul-betul dibutuhkan rakyat tidak sepenuhnya berjalan optimal.

Hal ini tentunya penting, selain berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan rakyat terhadap anggota dewan serta partai politik yang mengusungnya, juga akan membuat kesan positif terhadap anggota dewan maupun DPR secara institusional yang notabenenya berasal dari partai politik.

Hal ini bisa terwujud jika komitmen yang paling mendasar dibangun di atas kepentingan rakyat dengan bertengger pada keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.***

*) Penulis Pejuang Demokrasi dan

Anti Korupsi Asal Tapin kuliah

di Banjarmasin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: